Soal Hutan Lindung Jadi Tambang, Ini Aturan Pemerintah

Mengenai kasus penolakan besar – besaran yang terjadi di daerah Bangka Belitung tentang akan didirikannya tambang di kawasan hutan lindung, membuat warga sekitar terutama masyarakat desa Cupat menggelar aksi. Aksi penolakan hutan lindung jadi tambang itu pun di awali dengan musyawarah warga desa Cupat. Kemudian ada pula pengumpulan tanda tangan sebagai bentuk tertulis dari hasil penolakan atas didirikannya tambang. Tidak berhenti di situ saja, Kepala Desa Cupat, Martaridi juga mendatangi kantor DPRD Bangka Belitung didampingi oleh BPD dan tokoh masyarakat setempat.

Melalui kejadian ini, masyarakat pun kembali diingatkan mengenai aturan pemerintah tentang hutan lindung jadi tambang. Sesuai dengan undang – undang, pasal 19 ayat (1), UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa perubahan, peruntukan dan fungsi  kawasan hutan ditetapkan pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Namun menurut mantan executive director WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Berry Nahdian Forqan, pernah berkata di tahun 2010 bahwa penambangan di kawasan hutan lindung boleh dilakukan, namun berdasar sistem underground. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 19 Tahun 2004, menyatakan bahwa penambangan hutan diubah menjadi izin pinjam pakai.

Hal ini kembali diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah Pasal 24 ayat (2) Tahun 2007 pada poin a, yang mengatakan bahwa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya. Serta dengan poin d yang menyatakan bahwa tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat. Pada poin ini, semakin memperkuat peraturan bahwa hutan lindung jadi tambang yang akan didirikan oleh PT. Kencana Sakti Indonesia memungkinkan bisa menyalahi aturan undang – undang yang dibuat oleh pemerintah.

Hal itu seperti yang diungkapan oleh Martaridi, selaku Kepala Desa Cupat saat selesai menghadiri audiensi yang diadakan di gedung DPRD Bangka Belitung atas penolakan hutan lindung jadi tambang bauksit. Beliau berkata bahwa,” Masalah tambang ini sangat riskan, karena lahan yang akan dipakai adlah lahan yang sudah menjadi lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Desa Cupat. Intinya kami menolak pertambangan bauksit”, ungkapnya.

Tak ayal ucapan dari Kepala Desa Cupat pun mendapat dukungan dari Anggota DPRD Dapil Bangka Barat, Bong Ming – Ming. Beliau mengatakan bahwa dia merasa kasihan akan nasib warga sekitar desa Cupat atas kasus hutan lindung jadi tambang di area mereka. “Kasihan mereka kalau pertambangan ini masuk, mereka tidak ada lagi usaha. Belum lagi desa ini dikelilingi hutan lindung atau produksi karena desa itu terlalu luas”, tuturnya.

Hutan lindung sendiri menurut forestreract.com adalah hutan atau lahan yang berisikan kumpulan jenis flora dan fauna yang terbentuk secara alamiah maupun tidak. Sedangkan menurut Undang – Undang republik Indonesia No. 41 Tahun 1999, menyatakan bahwa hutan lindung dapat ditetapkan di wilayah dataran tinggi sebagai wilayah tangkapan hujan (catchment area ), di sepanjang aliran sungi maupun berada pada tepi- tepi pantai.

Untuk kawasan dari hutan lindung sendiri pun telah diatur berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung. Dalam Keputusan Presiden tersebut dinyatakan bahwa kawasan hutan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Leave a Reply